Tunjangan Profesi Guru Masih Mandek

Selasa, 26 Maret 2013 19:50 wib | Neneng Zubaidah - Koran SI

Ilustrasi: ist. Ilustrasi: ist. JAKARTA - Pembayaran tunjangan profesi yang ditransfer langsung ke kabupaten/kota masih bermasalah dari segi penyaluran yang sering telat dan tidak sesuai anggaran.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, pihaknya baru saja mengirimkan surat ke presiden dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa pembayaran tunjangan profesi melalui dana transfer ke kabupaten kota tidak hanya telat, namun ada kekurangan jumlah dan bulan pembayarannya. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah terjadi pemotongan tunjangan profesi di berbagai daerah.

Sulistiyo mengungkap, Walikota Pekalongan Mohammad Basyir Ahmad melaporkan ke PGRI bahwa pada 2013 Pekalongan mendapatkan alokasi tunjangan profesi Rp6.791 miliar. Jumlah tersebut berbeda jauh dengan anggaran 2012 lalu yang mencapai Rp46 miliar. Padahal dengan tunjangan senilai Rp46 miliar saja Pemkot Pekalongan hanya mampu membayarkan tunjangan profesi untuk 11 bulan karena alokasi dana tidak cukup untuk satu tahun.

"Sementara alokasi 2013 ini hanya cukup untuk membayar tunjangan satu bulan," katanya di Gedung PGRI, Jakarta, Selasa (26/3/2013). 

Sulistiyo menambahkan, pembayaran dengan sistem rapel tiga bulanan seperti saat ini terbukti tidak efektif dalam mendorong upaya peningkatan profesionalitas para guru. Bahkan dia menilai pemanfaatan tunjangan profesi dengan sistem rapel ini mengundang rasa konsumtif guru. Pihaknya mengusulkan pembayaran tunjangan profesi dilaksanakan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji yang para guru terima.

"Namun apabila pembayaran tunjangan bersamaan gaji ini berjalan tidak sesuai dengan ketentuan, maka tunjangan dapat dibayarkan bersamaan gaji bulan berikutnya. Misalnya tunjangan Januari dibayar bersamaan gaji Februari," imbuhnya.

Mantan Rektor IKIP PGRI ini juga meminta agar presiden menerbitkan peraturan presiden untuk memperbaiki peraturan mengenai tunjangan profesi yang tercantum pada Permenkeu No 41 dan Permenkeu 42 yang tidak dapat mengurai permasalahan pembayaran tunjangan ini.

"Perpres yang kami minta terkait dengan pembayaran tunjangan bersamaan dengan gaji. Perpres ini juga perwujudan niat baik presiden yang ingin memuliakan guru," terangnya. (Neneng Zubaidah/Koran SI/rfa)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

  • 26
    April
    Sabtu, 26 April 2014
    Korean Culture Day 2014 di UI
  • 27
    April
    Minggu, 27 April 2014
    Menggila di Hammersonic 2014
  • 02
    Mei
    Jum'at, 02 Mei 2014
    ITS Expo 2014

SPEAK UP

Refleksi Perjuangan Kartini di Masa Kini

Dulu, Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan agar bisa setara dengan laki-laki; dalam pendidikan dan banyak hal. Setelah kesetaraan gender tersebut tercapai, bagaimana kita bisa mengisi refleksi perjuangan Kartini?  Kirimkan opinimu melalui rubrik Suara Mahasiswa Periode 21-27 April 2014 dengan tema "Refleksi Perjuangan Kartini di Masa Kini" melalui email ke alamat kampus@okezone.com.
. Jangan lupa sertakan data diri dan fotomu yang paling gaya, ya.

BACA JUGA ยป