Master Soal CPNS Dijaga Sandi Rahasia

JAKARTA - Master soal untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan diselenggarakan pada 8 September nanti sudah mulai dibagikan namun dikunci dengan kode rahasia oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Tasdik Kinanto mengatakan, master soal dibagikan dalam bentuk flash disk. Master soal ini dibagikan untuk segera digandakan oleh masing-masing instansi. Tahun ini penerimaan CPNS berlangsung pada 8 September di 22 instansi pusat untuk 13.034 orang CPNS baru, 24 pemerintah daerah untuk 2.737 orang dan ikatan dinas sebanyak 4.219 orang.
 
Flash disk tersebut dijamin kerahasiannya karena sudah diberikan kode rahasia yang hanya dapat dibuka oleh Lemsaneg. Sehingga jika instansi atau pemerintah daerah ingin membukanya harus menunggu petugas dari Lemsaneg datang dengan waktu sesuai perjanjian antara keduanya. “Mereka mengenkripsi master soal itu sehingga tidak mungkin dibuka oleh orang sembarangan,” kata Tasdik usai acara Serah Terima Master Soal di gedung Kemenpan dan RB, kemarin.
 
Tasdik mengungkapkan, tidak semua pemerintah daerah yang mau menerima master soal tersebut kemarin. Provinsi Jawa Timur, kabupaten Tulang Bawang (Lampung) dan Kubu Raya (Kalimantan Barat) menginginkan master soal itu diberikan dua hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian. Mereka beralasan demi keamanan meminta petugas dari Lemsaneg membawanya dan langsung membukanya untuk segera dicetak. Untuk Jatim memang sudah mempunyai sistem pencetakan sendiri yang sudah bagus sehingga tidak mau menyimpan terlalu lama master soal tersebut.
 
Dia melanjutkan, soal dibagi atas empat kategori, yakni 50 soal untuk tes wawasan kebangsaan, 50 soal tes pengetahuan umum, dan jumlah soal terbanyak ialah tes katakteristik pribadi yang mencapai 100 soal dengan waktu ujian yang dibatasi hanya 2,5 jam saja.
 
“Kami menyeleksi substansi materi kompetensi dasar. Mereka para calon aparatur ini harus memahami beberapa hal yang terkait aparatur dan pengetahuan. Namun di beberapa instansi akan dilakukan tes kompetensi bidang yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Seperti di Kemenkumham, mereka sudah melakukan Samapta,” ujar Tasdik.
 
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo mengatakan, pihaknya memang tidak pulang dengan membawa master soal karena riskan dengan keamananya. Setelah dia berkoordinasi dengan Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi, lembaga itupun menyetujuinya.
 
“Ini sangat luar biasa. Setelah Lemsaneg datang maka kami juga akan menyumpah petugas yang memproses membuka master soal agar tidak ada kebocoran. Bahkan proses itu juga akan ditunggui oleh Lemsaneg,” terangnya.
 
Rasiyo menjelaskan, kuota CPNS yang diminta Jatim mencapai 148 orang terdiri dari 90 tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 58 orang. Sebanyak 22.358 masyarakat umum telah mengajukan pendaftaran namun hanya 9.000 orang yang lolos seleksi administrasi.
 
Dia menjelaskan, kemungkinan adanya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sangat kecil karena seleksi tahun ini dilaksanakan secara transparan karena pemindaian hasil soal dibawa ke pemerintah pusat dimana Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang melaksanakan prose situ. “Lemsaneg bersama kami selama tiga hari. Pengepakan soal dan penyimpanannya pun diawasi polisi hingga pelaksanaanya pada 8 September nanti,” lugas Rasiyo.
 
Wakil Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Budi Wignyo Sukarto menjelaskan, pelaksanaan rekrutmen CPNS nanti akan berjalan seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di mana peserta yang duduk bersebelahan pun tidak akan menerima soal yang sama. Variasi soal juga akan berlaku di setiap daerah di mana daerah satu dengan lainnya tidak akan menerima master soal yang sama. UGM sendiri merupakan ketua konsorsium PTN yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
 
Pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS menurut rencana akan dilaksanakan serentak pada tanggal 8 September di sekitar 90 titik. Setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemerintah daerah, anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
(Neneng Zubaidah/Koran SI/mrg)

Berita Selengkapnya Klik di Sini