BEM Se-UI Memecat Rektor

JAKARTA - Di tengah euforia penerimaan mahasiswa baru di Universitas Indonesia (UI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-UI "memecat" Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri. "Pemecatan" ini dilandasi fakta bahwa Gumilar dianggap telah membelit UI dengan kesemerawutan melalui berbagai kebijakan kontroversialnya.

Ketua BEM UI Faldo Maldini berkata, Gumilar bertindak sewenang-wenang ketika menaikkan biaya pendidikan profesi tanpa transparansi alasannya. Kebijakan kontroversial terbaru yang dikeluarkan Gumilar adalah memecat tujuh dekan dan satu ketua program pascasarjana di UI. Menurut Faldo, kebijakan ini dilakukan atas dasar misintrepretasi surat Majelis Wali Amanah (MWA)  tentang penggantian dekan.

"Surat itu mengamanatkan penggantian dekan berdasarkan proses yang berlaku, bukan pemecatan dekan," kata Faldo, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jumat (3/8/2012).

Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI ini, aksi pemecatan tersebut menimbulkan kesemerawutan di tubuh UI pada berbagai level. Di tingkat mahasiswa, timbul kebingungan dan kecemasan tentang penetapan kelulusan dan kejelasan tentang siapa yang akan menandatangani ijazah mereka. Di level elite kampus, kesemerawutan ini lebih politis.

Kondisi ini membuat BEM UI menarik simpulan, rektor UI tidak bisa mengelola kampus dengan baik. Selain itu, kata Faldo, selama lima tahun memimpin UI Gumilar ternyata mengingkari janjinya untuk tidak menaikkan biaya kuliah.

"Atas dasar hal tersebut, BEM se-UI menilai rektor UI tidak mampu mengelola UI dengan baik dan harus segera diberhentikan. BEM se-UI menilai, rektor Gumilar Rosliwa Somantri tidak layak untuk kembali maju menjadi calon rektor UI," ujar Faldo tegas.

Reaksi keras atas kondisi terakhir di UI ini juga dialamatkan BEM se-UI kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka menuntut Kemendikbud, melalui mendikbud, segera memberhentikan rektor dan menunjuk pejabat sementara rektor.

"Dengan sikap ini BEM se-UI menghendaki tidak adanya lagi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan UI. Selain itu, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus UI harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, juga berdasarkan pada prinsip veritas, probitas dan iustisia," pungkasnya. (rfa)

Berita Selengkapnya Klik di Sini