Minimalisasi Pelanggaran di Putaran Kedua

JAKARTA semakin memanas, itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini, sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Ibu Kota. Diprediksikan, akan ada putaran kedua dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
 
Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran pertama meninggalkan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses keenam pasangan kandidat. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing kandidat mengindikasikan ketidakprofesionalan atau ketidakpatuhan mereka terhadap regulasi yang telah diatur oleh penyelenggara (KPU Provinsi DKI Jakarta). Selaku calon pemimpin Jakarta, mereka seharusnya paham akan regulasi yang disepakati, dan menunjukan sikap kedewasaan, bukan malah kekanak-kanakan.
 
Banyaknya pelanggaran di putaran pertama mengharuskan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) DKI Jakarta beserta perangkatnya lebih jeli melihat pelanggaran yang terjadi di lapangan, bukan malah menutup mata. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kali ini, sedikitnya 306 pelanggaran telah dilaporkan Komite Independen Pemantau Pemilu Jakarta (KIPP Jakarta) Jumat, 13 Juli lalu. Hal ini semestinya membuka mata kita semua, pemilukada DKI Jakarta harus diawasi bersama-sama mengingat kita sebagai warga Jakarta akan memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan.
 
Putaran kedua yang akan dilaksanakan pada September 2012 nanti dipastikan tak jauh berbeda dengan putaran sebelumnya. Saat ini saja banyak tim sukses, simpatisan atau oknum yang menyebarkan pesan kampanye melalui telepon genggam atau media-media sosial lainnya yang dianggap efektif dalam mendongkrak kemenangan salah satu kandidiatnya.
 
Ketua Komite Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar telah mengumumkan tidak ada kampanye terbuka di putaran kedua, melainkan hanya sosialisasi kepada warga Jakarta dan penguatan visi. Akan tetapi, kita sebagai warga Jakarta hendaknya jangan langsung berpikir bahwa tidak ada pelanggaran di putaran kedua.
 
Untuk meminimalisasi pelanggaran di putaran kedua, sebaiknya kita warga DKI Jakarta sama-sama memantau proses pemilukada di Ibu Kota ini. Kita juga sebaiknya melaporkan pelanggaran yang terjadi pada putaran kedua ini kepada Panwaslu DKI Jakarta.
 
Kampanye yang “sehat” akan melahirkan pemimpin yang “sehat” pula, atau sebaliknya kampanye yang “kotor” akan menciptakan pemimpin yang “kotor” pula. Selamat menentukan pilihan untuk Jakarta yang lebih baik lagi.
 
Ahmad Halim
Aktivis Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta
Anggota monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Jakarta)
(//rfa)

Berita Selengkapnya Klik di Sini