Catatan Penolakan RUU Perguruan Tinggi

Kamis, 12 Juli 2012 16:20 wib | Prabowo - Okezone

Catatan Penolakan RUU Perguruan Tinggi Ilustrasi : Corbis.com. YOGYAKARTA - Rancangan Undang Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) versi 26 Juni 2012 bakal disahkan pemerintah bersama DPR-RI pada Jumat, 13 Juli besok. Namun, kalangan aktifis mahasiswa akan menolak draf RUU PT tersebut menjadi Undang-Undang.

Sebab, dalam RUU PT itu dianggap membukan kran liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Ada banyak catatan kenapa RUU PT versi 26 Juni 2012 harus ditolak, di antaranya, banyak pasal dalam draf RUU PT tersebut 'membunuh' calon mahasiswa miskin untuk menempuh pendidikan tinggi.

"Keterlibatan negara pada jenjang pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan murah dan berkeadilan, harus menjangkau semua kalangan sesuai dengan pasal 31 ayat 2 UUD 1945," kata Koordinator Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Yogyakarta, Vivit Nur Arista Putra, Kamis (12/7/2012).

Ada sembilan pasal yang harus ditolak dalam draf RUU PT versi 26 Juni 2012. Ke-9 pasal itu terdapat pada Pasal 1 ayat 5, Pasal 7 ayat 4, Pasal 9 ayat 2, dan Pasal 23 ayat 1. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat 2, Pasal 35 ayat 1, Pasal 41 ayat 1 & 2, dan Pasal 51 ayat 1, ayat 2, serta ayat 3.

Vivit memberi satu contoh Pasal 41 ayat 1 yang sebelumnya terdapat pada Pasal 79 ayat 1 dan 2 dalam draf RUU PT 4 April 2012. Pasal ini bertuliskan, "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik."

Pasal 41 ayat 2 "Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, dan c) 'Pinjaman Dana' tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan."

"Pasal itu tidak berbeda satu huruf dengan draf sebelumnya. Kampus mengajarkan utang piutang. Pasal 41 ayat 2c harus dihapus. Jika mahasiswa tidak mampu bayar SPP, kampus harus tetap mengakomodasi dengan memberikan beasiswa dan subsidi tanpa pinjaman, karena itu tanggung jawab satuan pendidikan," jelasnya.

Begitu juga dengan Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, "PTN yang didirikan oleh Pemerintah dapat berbentuk satuan kerja, satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, atau Badan Hukum."
 
"Pasal itu membuka peluang bagi setiap PTN menjadi BHMN dengan pengelolaan kampus ala korporasi. Pasal ini tak jauh berbeda dengan UU BHP yang ditolak Mahkamah Konstitusi," jelasnya. 

Dia menambahkan, pasal-pasal yang bermuatan Liberalisme, Komersialisme, dan Kapitaliseme pendidikan itu harus dihapus sebelum draf RUU PT disyahkan. Tetapi jika pasal-pasal itu tidak dihapus, dunia pendidikan di Indonesia bakal suram.
(rhs)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

SPEAK UP

Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia

Tahun ini Republik Indonesia memasuki usia 69 tahun. Bagaimanakah anak muda memaknai dan mengisi kemerdekaan Tanah Air? Kirimkan pendapatmu melalui rubrik Suara Mahasiswa periode 15-22 Agustus 2014 dengan tema "Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia" ke alamat kampus.okezone@mncgroup.com.
. Jangan lupa sertakan data diri dan fotomu yang paling gaya, ya.

BACA JUGA »