Titipkan Siswa, Pejabat Tulis "Surat Sakti"

Rabu, 04 Juli 2012 18:04 wib | Iman Herdiana - Okezone

Titipkan Siswa, Pejabat Tulis Surat sakti pejabat di Bandung untuk menitipkan siswa di sekolah negeri. (Foto: Iman H/Okezone) BANDUNG - Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mengungkap surat sakti atau rekomendasi dari pejabat dan anggota dewan guna menitipkan siswa ke SMP dan SMA negeri. Surat sakti ini beredar pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2012-2013 di Bandung.

Juru bicara KPKB Iwan Hermawan menyatakan, surat sakti tersebut di antaranya berasal dari anggota dewan tingkat Kota Bandung dan Provinsi Jabar, para pejabat pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar. Ada juga rekomendasi dari LSM dan partai politik.

"Titipan-titipan sangat banyak. Masyarakat miskin jadi tergeser oleh titipan-titipan itu," kata Iwan, dalam jumpa pers terkait kondisi pendidikan di kota Bandung, di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (4/7/2012).

Dalam kesempatan itu, KPKB mengungkapkan beberapa lembar surat katabelece dengan kop surat dari anggota dewan, pejabat, partai dan LSM. Ada juga surat katabelece yang ditulis tangan dan dibubuhi tandatangan pejabat.

Di sisi lain, Iwan menyesalkan minimnya pengawasan terhadap PPDB dari anggota dewan yang membidangi pendidikan. Selain itu, fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinilai tidak jalan. "KPKB sangat menyesalkan adanya intervensi oknum pejabat yang menekan sekolah. Dan kepala sekolah juga harus berani tolak titipan," katanya.

Sementara anggota investigasi KPKB yang juga aktif di Forum Aktivis Muda NU Asep Hadian Permana menambahkan, di sebuah SMPN di Bandung ada seorang anggota dewan yang merekomendasikan 40 murid sekaligus. "Padahal 40 murid yang direkomendasikan itu radiusnya jauh dengan sekolah. Ini memicu perotes warga sekitar yang tidak masuk," kata Asep.

Modus pejabat dan anggota dewan yang menitipkan siswa memakai jalur SKTM. Ada juga yang meloloskan nilai siswa yang di bawah standar sekolah. "Katabelece ini dari anggota dewan, disposisi dari pejabat, dan LSM, dan partai," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menemukan jual beli bangku di sekolah negeri yang harganya antara Rp10 juta hingga Rp15 juta. "Transaksi ini yang terima komite sekolahnya, bukan sekolah," kata dia, seraya mengaku memiliki bukti berupa kuitansi-kuitansi transaksi bangku sekolah tersebut. (rfa)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

SPEAK UP

Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia

Tahun ini Republik Indonesia memasuki usia 69 tahun. Bagaimanakah anak muda memaknai dan mengisi kemerdekaan Tanah Air? Kirimkan pendapatmu melalui rubrik Suara Mahasiswa periode 15-22 Agustus 2014 dengan tema "Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia" ke alamat kampus.okezone@mncgroup.com.
. Jangan lupa sertakan data diri dan fotomu yang paling gaya, ya.

BACA JUGA ยป