SNMPTN Masih Komersial?

JAKARTA - Minimnya alokasi mahasiswa baru di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dikhawatirkan menunjukkan masih adanya komersialisasi dalam pendidikan tinggi.

Buktinya, kuota mahasiswa baru yang diterima melalui SNMPTN reguler hanya sekira 25 persen dari total kuota mahasiswa baru yang diterima sebuah PTN. Padahal, jalur regulerlah yang menjadi favorit masyarakat, mengingat biayanya yang relatif murah.

Alokasi cukup besar justru ada pada jalur mandiri yang digelar usai masa SNMPTN. Jalur mandiri menyediakan sekira 40 persen dari total kursi mahasiswa baru. Sementara itu, jalur undangan SNMPTN hanya menyediakan 35 persen kursi bagi mahasiswa baru.

Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar menilai, seleksi Jalur Undangan sendiri tidak bebas dari unsur komersial. Pasalnya, pada tahap wawancara yang harus dilalui para peserta jalur undangan ada syarat kesanggupan membayar uang kuliah dan sumbangan.

"Potensi tidak diterima bagi calon mahasiswa sangat besar, jika memang tidak sanggup membayar uang kuliah dan sumbangan dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, hanya sebagian kecil saja, yang dialokasikan untuk kuliah dengan biaya murah," kata Raihan dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (13/6/2012).

Menurut Raihan, kemampuan akademik seharusnya menjadi landasan utama seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sesi wawancara dan keharusan mencantumkan kesanggupan membayar biaya kuliah pun sebaiknya ditiadakan.

Raihan berujar, draft RUU Pendidikan Tinggi, tepatnya pada pasal 76 ayat (3) telah membeberkan model penerimaan mahasiswa baru. Ketentuan tersebut mewajibkan PTN untuk menerima calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik. Bahkan, Pasal 76 ayat (5) menegaskan, penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut memberi saran, perguruan tinggi perlu menerapkan uang kuliah tunggal (UKT) agar akses masyarakat ke pendidikan tinggi lebih luas. UKT ini ditetapkan berdasarkan standar biaya umum masyarakat yang berlaku.

"Meski demikian, pihak perguruan tinggi tetap memberi peluang jika ada masyarakat yang ingin menyumbangkan dana ke kampus," kata Raihan. 

Selain itu, ujar Raihan, alokasi mahasiswa baru yang diterima dengan menggunakan sistem UKT ini pun harus diperbesar, minimal hingga 70 persen. Tidak hanya itu, setiap PTN juga harus memberi porsi 20 persen lagi bagi calon mahasiswa yang tidak mampu di luar hasil tes.

Skema lainnya, PTN juga menyediakan lima persen dari total kuota mahasiswa baru untuk mereka yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Pola ini sesuai amanat pasal 77 ayat (1) dan (2) draft RUU Pendidikan Tinggi.

"Model penerimaan mahasiswa baru harus memberikan akses yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk menikmati akses pendidikan tinggi dan menghilangkan komersialisasi," ujar Raihan tegas. (rfa)

Berita Selengkapnya Klik di Sini