Prodi Tak Terakreditasi, Mahasiswa Tak Diwisuda

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melarang program studi yang belum mengantongi akreditasi untuk melakukan wisuda bagi mahasiswanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu hingga 16 Mei agar pengelola kampus segera mengajukan surat akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). "Sayangnya hingga batas waktu yang sudah ditentukan masih banyak prodi yang belum mengajukan status akreditasi tersebut" kata Nuh, kemarin.

Berdasarkan data Kemendikbud, masih ada sekira 6.000 program studi di perguruan tinggi swasta (PTS) yang belum terakreditasi. Bagi mereka, akan dikenakan status ilegal, dengan ancaman tidak boleh mengeluarkan ijazah dan menggelar wisuda bagi mahasiswanya yang lulus ujian akhir.

Mantan menkominfo ini menyatakan, bermacam alasan dilontarkan para pengelola kampus ketika dimintai keterangan oleh Kemendikbud. Kebanyakan dari mereka menyatakan masih ada urusan di internal kampus sehingga tidak mampu mengejar pembuatan proposal untuk diajukan ke BAN PT. Akan tetapi, banyak juga masukan dari PTS bahwa BAN PT sendiri yang belum memproses proposal karena banyaknya pengajuan.

"BAN PT memang diakui kewalahan menyelesaikan surat yang masuk," imbuhnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso menambahkan, aturan main mengenai akreditasi program studi rencananya dimasukkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). "Namun, UU ini sendiri masih digodok Kemendikbud bersama DPR," ujar Djoko.

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III DKI Jakarta Ilza Mayuni mengatakan, untuk di DKI Jakarta, ada 340 PTS yang mempunyai 1.576 prodi. Dia mengungkapkan, sampai saat ini dari 1.576 prodi itu baru 51 persennya yang sudah terakreditasi dari BAN PT. Namun, jumlahnya diperkirakan akan bertambah karena masih ada yang sedang diproses akreditasi ulang ataupun akreditasi yang masa berlakunya masih ada.

Ilza mengatakan, Kopertis akan memberikan sanksi kepada PTS yang tidak menaati aturan seperti pemberhentian beasiswa hingga pencabutan izin operasional. Hingga setahun terakhir, ujarnya, Kopertis sudah menutup sekira 39 prodi dengan berbagai macam kasus. (neneng zubaidah/koran si) (//rfa)

Berita Selengkapnya Klik di Sini