Pemerintah Tingkatkan Jaminan Jamsostek

Selasa, 08 Mei 2012 18:24 wib | Iman Rosidi - Sindoradio

Ilustrasi. (Foto: Corbis) Ilustrasi. (Foto: Corbis) JAKARTA - Pemerintah telah meningkatkan jaminan dan manfaat dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2012 tentang perubahan ke delapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2012.

"Penerbitan PP ini untuk memberikan manfaat program Jamsostek yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan cara meningkatkan manfaat jaminan dan kemudahan pelayanan bagi tenaga kerja dan keluarganya," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Dia mengatakan, penerbitan PP 53 tahun 2012 itu adalah perubahan ke delapan dari PP Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program Jamsostek. PP 44/1993, telah mengalami tujuh kali perubahan ini yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Selama ini pekerja/buruh mendapatkan perlindungan dasar melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

"Sesuai peraturan untuk program JKK, JK, dan JPK sepenuhnya ditanggung pengusaha sedangkan untuk JHT sebesar 5,7 persen ditanggung pengusaha sebesar 3,7 persen dan pekerja dua persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa dalam PP No 53/2012 ini terdapat dua perubahan penting yang mengatur iuran jaminan pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang besarnya tiga persen untuk lajang dan enam persen untuk keluarga serta Jaminan Kematian (JK) bagi pekerja/buruh.

"Saat ini biaya pelayanan kesehatan meningkat cukup signifikan. Oleh karena itu batas atas upah Rp1 juta sebagai dasar perhitungan iuran JPK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga perlu diubah," jelasnya.

Muhaimin menjelaskan dasar perhitungan iuran JPK yang sebelumnya maksimal Rp1 juta dari upah sebulan, kini diubah menjadi paling tinggi dua kali PTKP-K1 (pendapatan tidak kena pajak keluarga dengan anak satu) per bulan atau setara dengan Rp3.080.000 (2 X Rp1.540.000).

"Peningkatan dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Permenakertrans Nomor 12/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja," tandas Muhaimin. (Iman Rosidi/Sindoradio/mrt)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

  • 27
    April
    Minggu, 27 April 2014
    Menggila di Hammersonic 2014
  • 02
    Mei
    Jum'at, 02 Mei 2014
    ITS Expo 2014

SPEAK UP

UN Perlu Pakai Ritual Nggak Sih?

Ujian nasional (UN) sudah di depan mata. Duh, harus rajin belajar nih. Sebelum menghadapi UN, perlu ritual khusus nggak sih buat kalian? Kirimkan pendapat kalian ke rubrik Suara Mahasiswa periode 8-16 Maret 2014 dengan tema "UN Perlu Pakai Ritual Nggak Sih?" ke alamat email kampus@okezone.com. Jangan lupa sertakan data diri dan fotomu yang paling kece pastinya.. Jangan lupa sertakan data diri dan fotomu yang paling gaya, ya.

BACA JUGA ยป