Perubahan Visa Pelajar Inggris Kontroversial

LONDON - Dua organisasi pendidikan terkemuka di Inggris, British Council dan Universities UK menentang perubahan peraturan visa pelajar di negara tersebut. Perubahan peraturan dikhawatirkan mengurangi daya tarik Inggris sebagai tujuan pendidikan mahasiswa dari negara lain.

Dari semua perubahan, yang paling kontroversial adalah penghapusan visa kerja pascastudi, yang memungkinkan mahasiswa dengan biaya sendiri (bukan beasiswa) dari non Uni Eropa untuk bekerja di Inggris selama dua tahun. Penghapusan ini berlaku mulai April 2012.

"Kami mendukung penghapusan kekerasan dalam sistem visa tapi kami khawatir dengan konsekuensi dari perubahan ke Tier 4, karena siswa akan tertunda untuk kuliah atau dicegah belajar di Inggris," ujar Kepala Eksekutif Universities UK Nicola Dandridge.

Dandridge menambahkan, pihaknya sangat prihatin dengan ketentuan pembatasan untuk visa kerja pascastudi. Meski sadar akses tidak terbatas ke pasar tenaga kerja tidak mungkin terjadi dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, menurut Dandridge, peraturan baru ini berisiko memberikan dampak tidak proporsional terhadap sektor tertentu, daerah dan profesi serta mengurangi calon pekerja dari perusahaan.

Setiap tahun, India merupakan penyumbang mahasiswa asing terbesar di Inggris. Penutupan visa kerja pascastudi dikhawatirkan mengurangi minat pelajar asal India. Terbukti dalam laporan terbaru, jumlah pelajar dari India menurun hingga 30 persen.

Selain Universities UK, British Council juga menyerukan tinjauan atas kebijakan penghapusan visa kerja pascastudi yang mulai berlaku April 2012. British Council, yang bertanggung jawab untuk mempromosikan pendidikan Inggris di luar negeri, menyajikan laporan kemungkinan dampak dari perubahan kebijakan ini.

Dalam laporan berjudul 'Dampak Perubahan Visa terhadap Mobilitas Mahasiswa dan Proyeksi di Inggris', British Council mengatakan bahwa mahasiswa dari negara tertentu yang memelajari program pascasarjana di Inggris - seperti India, Pakistan dan lainnya - akan terpengaruh oleh penghapusan visa kerja pascastudi. Demikian seperti dikutip dari First Post, Kamis (23/2/2012).

Setiap tahun, pelajar internasional diperkirakan menyumbang lebih dari 14 miliar poundsterling atau setara dengan Rp199,8 triliun (Rp14,273 per poundsterling) untuk perekonomian Inggris. Namun pekan lalu, Menteri Imigrasi Damian Green mengumumkan perubahan peraturan yang kontroversial.

Green menyatakan peraturan baru yang mulai berlaku beberapa minggu ke depan ini bertujuan memutus penyalahgunaan visa pelajar dan memastikan hanya siswa terbaik dan tercerdas yang bisa tinggal dan bekerja di Inggris.

"Inggris telah kehilangan pangsa pasar di tengah pasar yang sedang berkembang dan ini mengurangi daya saing. Lebih lanjut, hal ini akan mengurangi kesempatan untuk bertumbuh," jelas Dandridge.

Pilihan visa kerja pascastudi merupakan insentif berharga untuk calon mahasiswa yang kuliah di Inggris. Meski diakui tidak banyak lulusan perguruan tinggi di Inggris yang mengambilnya.

Menurut survei Perhimpunan Pelajar Nasional (NUS), lebih dari tiga perempat pelajar internasional mengakui pilihan bisa bekerja usai kuliah merupakan faktor yang sangat penting dalam memutuskan kuliah di Inggris.

Survei menyebutkan, 67 persen responden menyatakan tidak akan merekomendasikan Inggris sebagai negara tujuan studi, jika visa tersebut dihapus.
(rfa)