Getting Time...

Mempermudah Visa Pelajar, Pemerintah Australia Dikritik

Hanna Meinita
Rabu, 22 Februari 2012 17:07 wib
Ilustrasi. (Corbis)
Ilustrasi. (Corbis)
PERGURUAN tinggi di Australia mengkritik kebijakan pengaturan visa baru bagi mahasiswa internasional yang dibuat pemerintah. Kebijakan baru ini memang memudahkan pelajar internasional untuk belajar di negeri Kanguru.  
Melalui Departemen Imigrasi, Australia mengurangi tingkat penilaian atau persyaratan minimal untuk pelajar asing dari 29 negara, termasuk India, China, dan Indonesia.
 
Langkah baru ini mengikuti rekomendasi dari tinjauan pemerintah tahun lalu, yang memelajari penurunan tajam dalam pendaftaran mahasiswa internasional selama beberapa tahun terakhir.
 
Pada 2011, pendaftaran mahasiswa asing turun sepertiga, sebagian besar karena pengurangan calon mahasiswa India. Penurunan terjadi karena sejumlah serangan kekerasan yang dialami mahasiswa asal India.
 
Selain itu, penurunan terjadi karena menguatnya dolar Australia. Hal ini membuat biaya kuliah di Australia menjadi lebih mahal bagi orang asing. Ada juga masalah dengan kebijakan imigrasi yang keras, membuat mahasiswa asing sulit mendapatkan visa permanen, yang berguna untuk bekerja di Australia setelah lulus.
 
Menteri Imigrasi Australia, Chris Bowen mengatakan, kini, pengaturan tersebut lebih santai. “Kami meminta orang untuk memiliki simpanan uang yang menunjukkan mereka bisa bertahan hidup di Australia. Ketika tingkat penilaian berkurang, hal ini mengurangi jumlah simpanan uang yang mereka butuhkan,” kata Bowen.
 
Bowen mengimbuhkan, pihaknya pun telah mengumumkan perihal penurunan tingkat penilaian yang berbeda di tiap negara tersebut. “Saya telah mengumumkan pengurangan untuk 29 negara yang akan berlaku efektif pada 24 Maret,” jelasnya.
 
Namun banyak perguruan tinggi di Australia yang tidak bahagia dengan kebijakan ini. Mereka bersikeras bahwa perubahan ini tidak cukup efektif. Mereka berharap pemerintah berbuat lebih banyak untuk menarik pelajar asing dengan mempermudah aturan visa.
 
Salah satunya disampaikan Wakil Kepala Strathfield College Sarah Logan. Dia menyatakan, aturan baru ini masih terlalu ketat. Apalagi, ada masalah besar yang dihadapi industri pendidikan Australia.
 
“Kami sudah menyimpan standar yang sama, kami mampu mempertahankan proses kami, dan kami sudah diaudit. Anda tahu kami telah melakukan segalanya dengan benar. Kami telah memperbaiki semua kualitas. Namun bagaimanapun, para siswa tetap tidak ada. Kini saya tidak berpikir itu (cara mengatasinya) hanya dengan mempermudah visa. Saya rasa ada sejumlah faktor dalam hal ini, dan krisis keuangan global salah satu dari faktor itu,” jelasnya. Demikian seperti dikutip dari VOA, Rabu (23/2/2012).
 
Krisis keuangan global memengaruhi sektor industri Australia dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pendidikan internasional merupakan pendapatan terbesar ketiga Australia, setelah besi dan batubara.
 
Industri pendidikan menghasilkan USD18 miliar per tahun. Namun banyak universitas, lembaga pelatihan/kejuruan dan perguruan tinggi bahasa Inggris yang mengalami penurunan keuntungan dalam beberapa tahun terakhir.
(rhs)
TWITTER »
twit