Image: corbis.com
SELANDIA BARU - Lima lembaga kejuruan dan akademi di Selandia Baru yang menerima ratusan siswa dari luar negeri menerima hukuman dari pemerintah. Sekolah yang menerima pelajar asing setiap tahunnya itu dihukum karena berbagai pelanggaran, termasuk kecurangan dan hasil yang tidak dapat dipercaya.
Hal ini terjadi usai munculnya masalah di lembaga kejuruan dan akademi untuk mahasiswa asing dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pada Oktober 2011, Otoritas Kualifikasi Selandia Baru (NZQA) mengaku tengah menyelidiki 26 perusahaan kejuruan/pelatihan swasta (PTEs).
Salah satu lembaga yang terkena hukuman adalah Ellipse Institue. NZQA memblokir pendaftaran mahasiswa baru di Ellipse Institute setelah sebuah ulasan mengkhawatirkan hasil dari institut ini yang kemungkinan tidak asli.
Pemantau mengatakan Ellipse menggunakan ahli kecantikan untuk mengajarkan mahasiswa kesehatan mengenai anatomi untuk pasien lanjut usia. Lembaga ini juga mengalihkan mahasiswa jurusan komputing ke level lebih tinggi, saat Ellipse gagal mendapatkan persetujuan di mana sesungguhnya mahasiswa ingin menempuh pendidikan. Pengalihan ini membuat peluang mahasiswa mengalami kegagalan.
Selain itu, NZQA memberikan peringkat tidak percaya kepada Oxford International Academy karena sejarah plagiarisme Oxford, kehadiran yang buruk dan masalah penyelesaian biaya yang rendah.
Imigrasi Selandia Baru juga melarang dua lembaga lain, Victoria Institute dan Tasman International Academies untuk menerima mahasiswa baru jurusan bisnis dan IT. Pasalnya, NZQA mengkhawatirkan standar pendidikan dua lembaga ini. Demikian seperti dikutip dari NZ Herald, Selasa (21/2/2012).
Kondisi ini memicu kekhawatiran dari partai oposisi, Partai Buruh. Juru Bicara Pendidikan Tersier Partai Buruh Grant Robertson mengatakan dia yakin regulasi yang lebih kuat sangat diperlukan.
"Semakin lama pelanggaran aturan semacam ini terjadi, semakin besar kerusakan yang dialami reputasi pendidikan kita secara internasional. Jadi saya pikir harus ada resolusi cepat. Jika NZQA tidak memiliki cara untuk mengatasinya, kita perlu melihat cara lain," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tersier Steven Joyce menyatakan hukuman ini merupakan bukti bahwa kebijakan telah berlaku dengan efektif. Pasalnya sejak tiga tahun lalu, pemerintah telah memperketat industri pendidikan dan menyingkirkan lembaga pendidikan yang melanggar peraturan.
"Pada 2011 ada 152, meski belum terindikasi berperilaku buruk namun terindikasi mereka jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka dipantau pada 2007," ujar Joyce.
Dia mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan nilai ekspor pendidikan hingga dua kali lipat hingga sebesar NZD5 miliar atau setara dengan Rp37,8 triliun (7,560 per NZD) per tahun. Selama ini, nilai ekspor pendidikan Selandia Baru mencapai NZD2,3 miliar (Rp17,3 triliun). Hal ini dinilai realistis karena perubahan telah dilakukan untuk mengangkat penghalang di industri ini, guna kualitas dan pertumbuhan.(rfa)