Masih Banyak BLU Sulit Kelola Keuangan

JAKARTA - Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 mengenai Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Namun kenyataannya, sejumlah BLU, termasuk kampus, justru kesulitan beradaptasi dengan sistem pengelolaan keuangan ala BLU. Akibatnya, harapan perbaikan kinerja pun tidak berjalan baik.

Demikian disampaikan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) Atik Septi W, saat memaparkan hasil penelitiannya berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU”. Tidak sendirian, Atik turut menggandeng dosen IP UMY lainnya, yakni Ulung Pribadi dan Suranto.

Menurut Atik, dari 129 satuan kerja (satker) BLU yang terdiri atas 117 satker penyedia barang/jasa, tiga satker pengelola wilayah, dan enam satker pengelola dana khusus, mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Hal ini disebabkan peraturan yang rumit dan tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang kompeten.

Atik mengungkapkan, sebaiknya ada sosialisasi lebih mendalam yang diselenggarakan bagi para pengelola keuangan pada tiap satker. Sebab, lanjutnya, saat pengelolaan keuangan tidak sejalan dengan otonomi yang diberikan, pelayanan satker tersebut kepada masyarakat menjadi tidak baik.

"Jika tidak ada peningkatan pengelolaan keuangan, bisa jadi banyak BLU yang dikembalikan pada bentuk semula," kata Atik seperti disitat dari laman UMY, Kamis (9/2/2012).

Sementara menurut Ulung Pribadi, lebih jauh, permasalahan ini bisa memberikan peluang pada penyalahgunaan kewenangan otonomi pada salah satu sistem keuangan BLU, yaitu perbaikan gaji atau remunerasi. Kebutuhan remunerasi ini justru dibebankan kepada masyarakat.

"Rumah Sakit misalnya, otonomi bisa mengakibatkan naiknya biaya pemeriksaan pasien. Selain itu ada penambahan biaya lain yang dibebankan kepada pasien. Sehingga tujuan BLU, yakni pemerataan ke seluruh lapisan masyarakat tidak tercapai," ujar Ulung.

Dia mengusulkan, seharusnya perencanaan keuangan BLU melibatkan stakeholder atau pengguna lain. Hal ini untuk memberi harga yang rasional bagi setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Hasil temuan pada penelitian memperlihatkan harga pelayanan yang meningkat, misalnya di rumah sakit. Seharusnya ada standar pembiayaan yang dirancang bersama," tuturnya.(rfa)