Paradoks Negeri 'Gembala'

"Siapapun yang memiliki daya angon, daya menggembalakan, kesanggupan untuk ngemong semua pihak, karakter untuk merangkul dan memesrai siapa saja; sesama saudara sebangsa, memancarkan kasih sayang yang dibutuhkan dan dapat diterima oleh semua warna, semua golongan, semua kecenderungan. Bocah angon adalah seorang pemimpin nasional. Bukan tokoh golongan atau pemuka suatu gerombolan." (Emha Ainun Nadjib/budayawan)

APA yang diuraikan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dalam tafsir tembang Lir-Ilir di atas adalah bagian dari dilema berkepanjangan di negara ini. Lebih dari enam  dekade merdeka, Indonesia ibarat lepas dari kandang macan, masuk ke kandang singa. Merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda, masuk dalam penjajahan ideologi yang lebih pelik lagi.

Tak hanya terjajah ideologi kapitalisme seperti yang gencar diisukan, tapi juga ideologi golongan yang menghancurkan cita-cita bangsa untuk bersatu. Persatuan yang diidamkan dalam sila ketiga dari Pancasila, sekadar menjadi rumusan mati. Di sana sini sengketa golongan marak terjadi. Demokrasi masih menjadi wacana yang miskin realisasi. Pelaksanaannya pun hanya tercermin dalam pesta lima tahun sekali atau yang lazim disebut pemilihan umum. Selebihnya demokrasi yang digadang sebagai bentuk pemerintahan yang dari dan untuk (seluruh) rakyat, berubah menjadi dari dan untuk (sebagian) golongan rakyat saja.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah banyak yang berujung pada konflik frontal masyarakat dengan pemerintah. Akhir 2011 saja, setidaknya tercatat tiga kasus besar lantaran kebijakan yang dirasa merugikan rakyat jelata di Papua, Mesuji, dan Bima. Kasus protes dan kekecewaan terhadap pemerintah juga semakin ekstrim.

Sondang hutagulung mahasiswa Universitas Bung Karno, Melakukan aksi bakar diri di depan Istana Negara (10/12/2011) akibat kekecewaan pada ketidakadilan dan kemiskinan di negeri ini. Lalu kasus 18 warga pulau Padang yang melakukan aksi jahit diri di depan gedung DPR sebagai protes terhadap legalisasi ijin pengambilan hak lahan mereka oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP). Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang jika kita urai akan menjadi catatan konflik yang amat panjang.

Mengetahui berbagai persoalan ini, pemerintah justru terkesan sibuk sendiri. Tak ada tanggung jawab moral atas kebijakan yang merugikan nasib rakyat kecil. Pemerintah cuci tangan dari apa yang telah ditetapkannya. Di sisi lain mereka sibuk mengurus kesejahteraannya sendiri. Barangkali ada sengketa, sudah pasti sebab kepentingan perut saja. Giliran utang negara mencapai ratusan juta, mereka lalu meminimalisir hak rakyat dengan dalih 'meringankan beban negara'. Padahal sesungguhnya beban negara adalah juga imbas dari berbagai kasus 'wani piro' yang mereka perbuat tanpa pengadilan yang tuntas.

Hukum bungkam ketika dihadapkan pada uang. Konsekuensinya, rakyat di banyak tempat menjadi bulan-bulanan para kuasa hukum. Sementara koruptor yang menguras milyaran aset negara disidang tanpa kelanjutan, nenek Minah yang tua renta harus mendekam dalam dinginnya penjara hanya karena tiga potong buah kakao bernilai tak lebih dari lima ribu rupiah (November 2009).

Dan ironisnya lagi, koruptor yang mencuri kesejahteraan hidup orang banyak dengan pengetahuan yang dimiliki, jauh lebih diperlakukan terhormat dari nenek Minah yang mencuri karena tak bisa membaca larangan mengambil biji kakao.

Ketidakadilan seperti menjadi konflik berkesinambungan di negara ini. Berita tentangnya selalu menjadi topik hangat media setiap harinya. Belum lama ini,  AAL (15) pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, sebagai pesakitan di hadapan meja hijau. Dia dituduh mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng (KOMPAS, 6 Januari 2012). Lagi-lagi rakyat hanya bisa protes menyikapi kepincangan hukum yang menimpa sesamanya. Sumbangan seribu sandal untuk kapolri akhirnya digelar di beberapa kota sebagai wujud solidaritas terhadap AAL dan protes kepada kapolri.

Negara ini bagai berada dalam paradoks negeri  gembala. Rakyat mengharapkan seorang pemimpin yang bisa angon, merangkul seluruh kemajemukan, mengutamakan kesejahteraan yang di-ngon (digembalakan/dipimpin). Sedangkan pemimpin yang diharapkan jauh dari jiwa bocah angon. Kepentingan golongan dan partai masih menempati prioritas, sementara hajat hidup orang bawah menjadi perhatian sampingan, kalau diprotes baru diperhatikan.

Untuk  menyikapi para pemimpin yang suka-suka dalam memimpin negara ini, dibutuhkan rakyat yang kritis dan berani. Seluruh komponen masyarakat terutama kaum muda  harus membangkitkan semangat dan nalar kritis dalam berbagai persoalan pelik negara ini. Barangkali kalau Gembala Bersuara, sang penggembala menjadi tak hanya tidur saja.

Faiqoh Rosita
Mahasiswa Tafsir Hadist
IAIN Walisongo Semarang
Pegiat di Pers Mahasiswa IDEA(//rfa)