Sekolah Kedinasan Perlu Dihapus?

JAKARTA - Wacana seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melibatkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tentu menuai reaksi berbeda di berbagai kalangan.

Namun, anggota Komisi X DPR Rohmani Iskandar mengaku belum mengetahui adanya rencana keterlibatan PTN dalam seleksi PNS. "Saya malah belum mendengar wacana ini," kata Rohmani kepada okezone di Restoran Puang Oca Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi X DPR lain yang turut hadir, yakni Soemandjaja. Namun, Kang Soenman, begitu dia biasa disapa, justru mengkritisi sekolah kedinasan yang bersaing dengan PTN.

"Jika ingin kembali ke pendidikan nasional, maka sekolah-sekolah kedinasan perlu dievaluasi. Pasalnya, sekolah kedinasan justru bersaing dengan sekolah umum. Kecuali untuk sekolah militer. Misalnya, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan universitas lainnya memiliki fakultas ekonomi dan jurusan akuntasi, namun mengapa masih ada Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) yang lulusannya memiliki ikatan dinas?" kata Kang Soenman.

Dia menyebutkan, dengan adanya ikatan dinas, seolah-olah lulusan perguruan tinggi yang memang dipersiapkan sejak awal jadi teranaktirikan. "Maka, kita harus menarik kembali sekolah kedinasan perhubungan, pariwisata, dan sebagainya. Mungkin memang butuh waktu, namun harus dilakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut. Jangan sampai lulusan perguruan tinggi umum jadi terabaikan," ujarnya.

Lagipula, jika melihat realisasinya, lanjut Kang Soenman, terjadi penyimpangan dalam pengangkatan kepegawaian lulusan sekolah kedinasan. "Di peraturan perundangan, lulusan D-3 harusnya menempati golongan 3B, namun pada pengangkatannya, mereka menempati golongan 3A," tuturnya.

Mengenai sekolah kedinasan, Raihan mengaku juga menjadi bahan pertimbangan dalam penggodokan Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT). "Sebenarnya dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menghendaki adanya suatu pendidikan nasional yang menempatkan sebuah lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, sampai saat ini masih terjadi tarik-menarik antarkementerian. Misalnya, Kementerian Agama yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan berlandaskan agama," katanya menerangkan.(mrg)(rhs)