Mahalnya Sebuah Sensasi Anggota DPR

SAAT ini mungkin kita tidak bisa memandang DPR seperti seharusnya, yaitu sebagai seorang pejabat tinggi yang memegang amanah negara untuk membuat undang-undang. Bagaimana tidak? Berita-berita renovasi toilet, renovasi ruang rapat Banggar membuat kita gerah akan kinerja para anggota Dewan ini. Alih-alih membuat Undang-Undang, mereka malah hanya mengurusi fasilitas ruangan rapat.

Hal ini tentu saja membuat kita kecewa. Banyak rumah warga yang belum layak untuk ditinggali, bahkan tanah saja tidak punya. Sedangkan anggota DPR yang seyogyanya telah menempati kursi yang empuk dan nyaman, malah selalu merasa kurang dengan apa yang telah disediakan.

Ironi ini tentu saja bukan hanya membuat sensasi, namun akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Dampak langsung dari hal ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat jelas akan sulit untuk terus mempercayai bahwa orang-orang yang ada di gedung DPR tersebut masih ingat akan janji-janji mereka terhadap masyarakat. Maka tidak heran, jika Pemilu dua tahun lagi akan lebih kekurangan peminat. Hal ini bisa dipahami karena masyarakat sudah terlalu jenuh dengan amanah-amanah yang terus diabaikan dan tidak bisa memberikan perubahan.

Selain memiliki tugas untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan membuat peraturan, sesungguhnya para anggota legislatif memiliki tugas ‘terselubung’ untuk memberikan pendidikan politik yang pantas dan benar bagi rakyat. Dalam kehidupan demokrasi yang semakin terbuka ini, sesungguhnya menjadi media yang strategis dalam memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Namun, alih-alih sadar akan tugas tersebut, rakyat malah semakin apolitis dengan sistem yang ada di lingkungan pemerintahan.

DPR, kursi yang empuk seharusnya bukan hanya ditujukan untuk membuat sensasi. Justru ketika para anggota dewan tersebut sadar, kursi yang terlalu empuk—sebagai timbal balik dari harga 24 juta—akan melenakan sehingga bisa-bisa tertidur saat rapat. Bahkan mendengar bahwa kursi yang digunakan adalah kursi impor saja sudah sangat menyakitkan mengingat negeri kita memiliki komoditas mebel ukir Jepara yang kualitasnya jelas tidak diragukan lagi.

Modernisasi yang ada bukan hanya untuk ditiru mentah-mentah dan bergaya hidup jet set. Fasilitas yang ada seyogyanya digunakan semaksimal mungkin. Bahkan rakyat akan simpati dengan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh para pejabat, yang dalam hal ini memperkecil gap antara masyarakat dengan pemerintah. Begitu mahalnyakah sebuah sensasi sehingga untuk dilirik memerlukan biaya lebih dari Rp20 miliar?

Asma Azizah
Mahasiswa Bahasa Korea
Universitas Gadjah Mada, penggiat Diskusi Epistemik(//rfa)