Foto: dok. pribadi
ADA berita yang menarik, membuat masyarakat kembali tersentak, dan masih hangat diperbincangkan; pengadaan fasilitas mewah di Gedung DPR RI.
DPR menggelontorkan uang rakyat dengan fantasatis, Rp2 miliar hanya untuk renovasi toilet, dan Rp3 miliar untuk pembangunan gedung parkir. Selain itu, Rp20 miliar dialokasikan untuk renovasi ruang rapat. Padahal ruangan itu hanya berbentuk 10x10 m, dilengkapi pesawat televisi berukuran 3x2 m, berdinding akustik, dan dilengkapi sekira 200 kursi.
Kursi-kursinya juga bukan sembarang kursi, melainkan kursi berdesain ergonomis yang didatangkan dari luar negeri. Jika ditanya, maka alasan mereka menggunakan kursi impor tersebut adalah demi kesehatan anggota Badan Anggaran (Banggar) karena kursi tersebut mengikuti bentuk tubuh. Alasan lainnya, kursi tersebut dipakai demi kenyamanan anggota DPR dalam bertugas. Mereka berdalih, ruangan dulu disesuaikan dengan perkembangan zaman saat itu. Ketika disesuaikan dengan perkembangan saat ini, maka tidak fair jika disamakan dengan ruangan yang lama.
Sesungguhnya, ruangan tersebut sudah sangat jauh lebih mewah. Lalu apa lagi fasilitas yang harus direhab dengan menggelontorkan anggaran sampai menghabiskan Rp20 miliar? Sungguh anggaran yang sangat berlebihan, padahal di balik itu masih banyak urusan rakyat yang harus diselesaikan.
Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR RI Sumirat mengatakan bahwa renovasi ruang Banggar semata-mata dilakukan atas permintaan Banggar yang menilai ruangan lama tidak lagi representatif. "Misalnya, suara di ruangan bergaung," ucap Sumirat yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini.
Publik pun seakan bertanya-tanya, apa saja yang akan dikerjakan Banggar di ruangan semahal itu? Bukankah DPR masih suka rapat di hotel daripada di gedung DPR? Apakah para dewan mengira transaksi-transaksi haram lebih terjaga dalam ruangan yang mewah itu? Sudah lama memang Dewan perwakilan Rakyat mengidap mati rasa. Gejala klinis sosialnya sangat mudah dilihat dan diraba, anggota dewan menunjukkan rasa empati sangat rendah dan hanya gemar menzalimi rakyat yang telah memilih mereka.
Rakyat pun tidak sepenuhnya percaya bahwa ketua DPR tidak mengetahui adanya proyek tersebut. Sudah sering ketua kaget dengan aneka proyek DPR. Malahan sebaliknya, rakyatlah yang kaget dengan reaksi kekagetan Ketua DPR. Bagaimana mungkin seorang ketua tidak mengetahui anggaran-anggaran yang digelontorkan oleh anggotanya. Apakah tidak ada jalinan komunikasi di antara jajaran pengurus DPR sehingga apa yang dilakukan anggota tidak diketahui oleh ketuanya? Sungguh kebohongan yang hanya bisa diamini anak kecil.
Seharusnya mereka lebih bersyukur mempunyai fasilitas-fasilitas yang lebih baik daripada rakyat. Coba kita tilik di luar sana masih banyak rakyat menderita. Rumah-rumah mereka jauh dari layak karena kemiskinan, mereka tidak bisa berobat karena biaya pengobatan yang mahal, bahkan masih banyak anak bangsa ini yang terancam putus sekolah karena tidak ada biaya.
Mana tindakan para wakil rakyat? Mana empati mereka? Katanya pro rakyat, tapi kok lebih suka pamer kemewahan, menggunakan uang rakyat secara berlebihan. Ketika rakyat menderita, mereka tak sedikit pun mau menoleh. Kini permainan spekulasi mereka pun kian menjadi.
Coba jika Rp20 miliar digunakan untuk kepentingan rakyat, sudah berapa jiwa yang tertolong dari kemiskinan? Akan sampai kapankah DPR membangun proyek-proyek baru yang hanya akan menghamburkan uang negara, juga semakin melukai hati rakyat dan menyengsarakan mereka? Sejujurnya, rakyat telah kehabisan kata untuk mengumpat perilaku menyimpang yang dilakukan para anggota DPR. Masih pantaskah mereka dikatakan wakil rakyat? Atau malah sebaliknya sebagai Dewan Peluka Rakyat?
Kenyamanan memang diperlukan demi hasil kinerja DPR yang maksimal. Tapi tidak juga harus demikian. Pejabat itu pelayan masyarakat. Di mana-mana seharusnya yang dilayanilah yang mendapatkan kenyamanan lebih daripada sang pelayan.
Pelayan bekerja untuk melayani dan mendapatkan upah setimpal dari yang dilayani. Harusnya seperti itu analogi sistem yang dijalankan. Penulis yakin, jika para pemimpin di negeri ini mau hidup dalam kesederhanaan dan lebih mementingkan kepentingan rakyat pastilah rakyat pun akan mencintai pemimpinnya. Bahkan sebaliknya, jika para peminpin hanya berlomba-lomba mencari kemewahan, sedangkan rakyat terabaikan pantas saja jika terjadi kesenjangan di mana-mana, mereka menuntut hak-hak mereka.
Jadi, tidak salah pula jika Sondang beberapa waktu lalu melakukan bakar diri di depan Istana Negara. Ini tidaklah lain merupakan sebuah representasi dari jeritan rakyat.
Alangkah lebih bijak bila para pejabat dan abdi masyarakat mendahulukan aspek kinerja mereka ketimbang kenyamanan yang kadang malah meninabobokan mereka dalam gelimang harta dan jabatan, sehingga kinerja mereka menjadi terbengkalai. Tunjukkan kalo mereka itu memang benar-benar memihak pada rakyat, bukan hanya janji-janji yang menjadi omong kosong belaka.
Ngato U Rohman
Alumnus Pondok Pesantren Tebuireng(//rfa)