DPR, dan Ironi Akal Sehat

DIBENARKAN ataupun tidak, keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengalokasikan dana pembangunan Gedung Rapat DPR berikut fasilitasnya dalam jumlah 'fantastis' telah menyakiti hati rakyat.

Bagaimana tidak, di tengah kemelut dan gejolak permasalahan negeri yang tak pernah selesai ini, (kemiskinan yang terjun bebas, pendidikan yang mahal, hukum yang tebang pilih, dan lain-lain) keputusan DPR tentu sangat jauh dari kesan menyelesaikan masalah. Malah yang ada, memperkeruh citra wakil rakyat berikut berbagai permasalahannya.

Memang, secara hukum keputusan untuk menentukan anggaran dalam jumlah berapa pun tidak bisa disalahkan begitu saja secara sepihak. Pertanyaannya, apakah pantas ketika wakil rakyat bergelimang kemewahan, sedangkan di seberang jalan masih banyak gelandangan, masih banyak busung lapar yang meregang nyawa, dan masih banyak rakyat ber-KTP Indonesia yang gelap masa depannya? Ke mana tanggung jawab pemerintah? Apakah hanya sibuk memperkaya diri dengan uang dari kami?

Anggaran renovasi ruangan Badan Anggaran yang mencapai Rp20 miliar telah diketahui bersama, baik oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT maupun oleh publik. Pertanyaannya, apa manfaat yang diterima oleh rakyat atas pembangunan gedung tersebut? Adakah hasil yang signifikan atas pembangunan tersebut terhadap tingkat kesejahteraan rakyat? Bukankah lebih mulia jika anggaran tersebut dikembalikan ke daerah-daerah untuk merenovasi sekolah 'laskar pelangi' yang banyak ditemukan di setiap meter persegi tanah Indonesia. Ke mana akal sehat? Terdistorsi kemewahan dan jabatan.

Ironis, dari angka sebesar itu ternyata masih ada anggota DPR yang mengaku tidak tahu-menahu soal anggaran tersebut. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anggota DPR yang terlibat langsung di dalam sebuah birokrasi tidak mengetahui kebijakan birokrasi mereka sendiri? Kiranya, mungkin semakin nyaman kursi DPR (yang notabene impor) menjadikan DPR semakin terlena dan terbuai kenyamanan, cenderung acuh tak acuh. Asal gaji beres, tunjangan beres, mereka terima saja keputusan pimpinan mentah-mentah tanpa memperhitungkan akal sehat dan rasionalitas serta dampaknya terhadap rakyat.

Seandainya angka Rp20 miliar itu didistribusikan merata ke sekolah 'laskar pelangi' di seluruh Indonesia dengan perhitungan anggaran perbaikan tiap sekolah Rp50 juta, maka akan ada 400 sekolah yang terselamatkan. Tentu manfaat yang diperoleh lebih besar dan langsung diterima masyarakat daripada pembangunan gedung DPR yang tidak pernah dinikmati rakyat. Jangankan menikmati, masuk pun tidak mungkin bagi rakyat 'biasa'.  DPR mungkin lupa bahwa 'build education, build nation,' membangun pendidikan adalah membangun bangsa.

Ada sebuah pribahasa, 'Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak.' Mungkin inilah kenyataan pahit yang harus diterima rakyat Indonesia, bahwa pimpinan yang sepenuh hati kita pilih, hanya bekerja setengah hati dan setengah-setengah untuk menyejahterakan rakyat. Akal sehat pergi, diganti ketamakan dan keserakahan memperkaya diri. Hanya berdo’a semoga Allah tidak melimpahkan azab-nya kepada pemimpin berikut rakyatnya di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini.

Kalil
Mahasiswa S-1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Semarang
Aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah(//rfa)