Peneliti, Pemerintah & Industri Belum Sinkron

BANDUNG - Penelitian di Indonesia masih belum sinkron dengan pemerintah maupun industri. Sehingga banyak peneliti yang asyik dengan penelitiannya, namun hasilnya tidak sampai kepada masyarakat.

Deputi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bidang Pengembangan Sistem Iptek Nasional, Amin Soebandrio, mengungkapkan tiga helix atau elemen di masyarakat (akademisi, industri, dan institusi pemerintah) tersebut perlu interaksi yang intensif.

Sehingga, satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Amin mengakui, selama ini ketiga helix tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Peran peneliti sangat penting, tapi perlu didukung industri dan dukungan legislator (pemerintah)," kata Amin dalam jumpa pers The 10th Triple Helix Conference di ITB, Bandung, Kamis (19/1/2012).

Di negara maju, triple helix sudah berinteraksi dengan baik. Amin menyebutkan, para peneliti di Indonesia sebenarnya sudah bekerja dengan baik. Hanya saja, hasilnya sering kali ditolak industri.

"Banyak peneliti yang menghasilkan produk, tetapi mereka kecewa karena tidak diterima industri. Hasil penelitiannya tidak digunakan masyarakat. Di pihak industri, penelitian mereka dinilai tidak perlu. Sehingga industri dan peneliti perlu kerja sama, karena industri yang tahu kebutuhan masyarakat," papar Amin.

Interaksi antara industri dan peneliti itu harus didukung aturan pemerintah. Aturan inilah yang mempertemukan triple helix. Amin menyebutkan, aturan untuk riset dan industri sebagian sudah dibuat, meski masih perlu diperbaiki.

"Misalnya di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 30 persen menggunakan produk dalam negeri. Begitu juga di Kementerian Pertahanan," sebutnya.

Amin mengklaim, saat ini interaksi peneliti dan industri mulai menunjukan perbaikan. Misalnya Biofarma berhasil menjadi produsen vaksin folio terbesar di dunia. Sebanyak 60 persen vaksin folio dunia dipasok Biofarma.

"Kita juga sepakat untuk koordinasi penelitian dengan Kemenkes. Misalnya, Kemenristek sepakat dengan Kemenkes untuk fokus meneliti bersama vaksin TBC, antimalaria, USG, dan obat bahan alam. Jadi anggaran riset Kemenristek dan Kemenkes fokus di situ," ungkapnya.

Sementara dana riset nasional menjadi kendala tersendiri. Untuk riset tahun ini, Kemenristek menyediakan anggaran relatif kecil, yakni Rp100 miliar. Dengan anggaran sebesar ini, mereka tetap dituntut bisa menghasilan produk unggulan.

"Sebenarnya ada anggaran riset di kementerian lain. Anggaran tersebar di mana-mana jika dihitung-hitung mencapai Rp10 triliun. Untuk itu, kita usahakan koordinasi antarkementerian," pungkasnya.(rfa)