70% Anggaran Pendidikan Balikpapan untuk Kesra Guru

BALIKPAPAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Balikpapan tahun ini mendapat alokasi anggaran Rp429 miliar. Dari jumlah tersebut, 70 persennya digunakan untuk kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidik. 

Kadisdik Balikpapan Syahrumsyah Setia menjelaskan, dari ratusan miliar, dana yang dikelola langsung oleh Disdik Balikpapan hanya sekira Rp24 miliar, sisanya hanya berupa anggaran 'numpang lewat'.

"Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidik. Anggaran itu masuk dalam belanja tidak langsung (BTL) meliput gaji guru yang berjumlah hampir 3.000 orang," kata  Syahrumsyah, Jumat (13/1/2012).

Syahrumsyah memaparkan, anggaran BTL menempati porsi 60-70 persen dari total anggaran pendidikan Disdik Balikpapan, atau sekira Rp281 miliar. Sedangkan belanja tidak langsung untuk sekolah, dianggarkan Rp122 miliar lebih.

"Peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas tenaga pendidik meliputi program sertifikasi, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan guru. Sedangkan belanja tidak langsung untuk sekolah menyangkut program perbaikan sekolah, Bosda SD, SMP, dan SMA baik kota maupun dari provinsi," paparnya.

Dia mengimbuhkan, jumlah dana Disdik Balikpapan tiap tahun memang naik. Pada 2010 anggaran pendidikan Disdik Balikpapan hanya Rp383 miliar, pada 2011 anggaran itu naik menjadi Rp398 miliar lebih, dan tahun ini Rp429 miliar. Meski demikian, hanya sebagian kecil yang dikelola langsung oleh Disdik Balikpapan.

"Jadi kalau ada yang bilang anggaran disdik sangat besar, benar. Tapi lebih banyak persentasenya 60-70 persen untuk belanja tidak langsung," imbuhnya.

Menurutnya, Rp429 miliar atau 30 persen dari APBD kota 2012 untuk anggaran pendidikan masih jauh dari standar pendidikan minimal terutama untuk tingkat SMA/SMK. Tahun ini, APBD Kota Balikpapan sendiri mencapai Rp1,8 triliun.

"Kalau mau dilihat dari standar minimal pendidikan,  kita ini masih kurang karena kita masih dibawah standar minimal untuk nasional. Berdasarkan data, untuk tingkat SD-SMP memang sudah baik, tapi SMK belum. Misalnya, prasarana dan tenaga pengajar di SMK masih kurang. Apalagi bicara tentang penunjang lain, itu masih jauh," klaimnya.

Syahrumsyah menilai, hasil pendidikan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Misalnya sertifikasi guru, hasilnya tidak bisa dilihat besok, tapi minimal akhir tahun kelulusan siswa.

"Jika semua pemenuhan standar dilakukan, misalnya semua guru harus minimal S-1, maka ini membutuhkan biaya yang mahal sekali. Sementara, kami ingin proses mengajar terus berjalan. Tetapi, kalau mereka yang belum S-1 tidak diperbolehkan mengajar, maka ini akan pengaruh pada proses belajar," pungkasnya.(rfa)