Korupsi Pendidikan Meningkat, Apa Sebabnya?

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian terkait tindak korupsi dalam bidang pendidikan. Penelitian ini berdasarkan hasil pantauan sejak 2004 hingga akhir 2011.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ICW menyimpulkan, tindak korupsi di dunia pendidikan terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi penanganan terhadap berbagai kasus tersebut. Menurut salah seorang peneliti ICW Siti Juliantari, terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu korupsi pendidikan.

Pertama, katanya, besarnya anggaran pendidikan. "Semakin besar anggaran pendidikan, maka potensi korupsi pun semakin tinggi," ujar Juliantari di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2012).

Tari, begitu biasa dia disapa menyebutkan, faktor kedua adalah dinamika politik, terutama pendanaan politik yang bersumber dari anggaran pendidikan. "Persaingan politik antarpolitisi dan partai politik kerap menggunakan anggaran pendidikan sebagai sumber pendanaan," katanya menjelaskan.

Faktor ketiga, lanjut Tari, adalah kualitas tata kelola (governance) anggaran pendidikan. "Tata kelola anggaran meliputi tiga aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini hanya dijadikan legitimasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terbukti dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), dana BOS, Block Grant, dan sertifikasi," kata Tari.

Faktor selanjutnya, kata Tari, terkait kebijakan dan sistem pengawasan internal dan eksternal pemerintah. "Masih banyaknya pelanggaran administrasi, penyelewengan, dan kasus korupsi menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan. Selain itu, cakupan audit yang rendah juga menjadi dasar untuk menindak kasus korupsi," tuturnya.

Metodologi penelitian yang dilakukan ICW adalah mengumpulkan data kasus korupsi pendidikan mulai 1999 hingga 2011 melalui media massa secara dan jaringan NGO daerah. Meski data yang dikumpulkan sejak 1999, pemantuan baru dilakukan ICW pada 2004.

Setelah semua data terkumpul, mereka melakukan analisis deskriptif dan kuantitatif atas kasus korupsi pendidikan. "Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tata kelola kebijakan dan anggaran pendidikan membaik. Kami juga mencoba memberikan potret korupsi pendidikan di 2012," ujar Tari.(rfa)