Universitas Trisakti Bantah Legalitas Yayasan Trisakti

Senin, 28 Februari 2011 13:35 wib | Rifa Nadia Nurfuadah - Okezone

Universitas Trisakti Bantah Legalitas Yayasan Trisakti Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis (kanan) dan Deputi Rektor Bidang Kerjasama International University of Calabria, Italia Selatan, Galileo Violini (Foto: Usakti) JAKARTA – Universitas Trisakti membantah status hukum Yayasan Trisakti sebagai lembaga yang menaungi Universitas Trisakti.

Menurut Juru Bicara Universitas Trisakti Dr. Advendi Simangunsong, SH, MM melalui keterangan tertulis yang diterima okezone, Senin (28/2/2011), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 yang digunakan Yayasan Trisakti menggugat Universitas Trisakti adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, daluwarsa dan batal demi hukum.

Dirincikan, bukti-bukti baru yang dapat membuktikan argumentasi Universitas Trisakti, yakni Surat Menteri Pendidikan Nasional No.94/MPN/LK/2008 tanggal 28 Juni 2008, Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional No. 120/B/LL/2010 tanggal 17 Maret 2010, serta Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH No.118 tanggal 20 Oktober 2010 tentang “Pernyataan” Prof. Dr. Ir. Soekisno Hadikoemoro, Ketua Panitia merangkap Anggota Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979.

Ketua Crisis Centre Universitas Trisakti ini menambahkan, Ahli Hukum Kenotariatan Dr. Herlien Budiono, SH menyatakan “Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti” yang didokumentasikan dalam Akte Notaris Sutjipto, SH No. 22 tanggal 7 September 2005 tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan (onbevoegd).

Advendi menegaskan, Kepengurusan Yayasan Trisakti yang ada tidak sah, dan Yayasan Trisakti bubar karena undang-undang seperti tercantum dalam Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

“Dengan demikian Yayasan Trisakti selain tidak berhak atas Universitas Trisakti, kepengurusannya tidak sah, juga seharusnya telah bubar karena Undang-undang,” kata Advendi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (28/2/2011). 

Advendi juga menyampaikan berbagai fakta hukum lain untuk mendukung argumentasinya. Di antaranya, Universitas Trisakti didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas perintah Presiden Republik Indonesia Soekarno, yang kemudian dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 014/dar/1965 tanggal 19 Nopember 1965. “Universitas Trisakti tidak didirikan oleh Yayasan Trisakti atau Yayasan apapun juga, sehingga tidak serta merta berlaku padanya PP No. 60 Tahun 1999,” imbuhnya.

Meski didirikan pemerintah, pengelolaan Universitas Trisakti tidaklah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menjadikan Universitas Trisakti sebagai subjek hukum mandiri sejak awal pendiriannya, dan tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah.

“Kerena itu Civitas Akademika Universitas Trisakti sangat menyayangkan Majelis  Hakim Mahkamah Agung  yang tidak bersedia ‘melakukan penelusuran dan penemuan hukum’ atas sejarah dan fakta hukum Universitas Trisakti, meskipun secara nyata telah melihat bukti-bukti atas ‘perbuatan melawan hukum’ yang dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai Pengurus Yayasan Trisakti,” ujar Advendi menyesalkan.

Konflik antara Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti bermula ketika Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis mengganti status Universitas Trisakti dengan menghapus nama Yayasan Trisakti sebagai pemilik Universitas Trisakti. Pihak Yayasan mengaku sudah berusaha melakukan dialog untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun hal itu tidak mendapatkan hasil. Akhirnya kasus ini dibawa ke jalur hukum. Sidang pertama kasus ini dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Dalam sidang atas gugatan pihak Yayasan, pihak tergugat yaitu sembilan oknum karyawan Universitas Trisakti, dimenangkan. Namun dalam tingkat banding, pihak tergugat dikalahkan, berikut pula di tingkat kasasi MA. 

MA memutuskan, menolak kasasi yang diajukan Thoby Mutis, dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, yaitu menyatakan Yayasan Trisakti selaku Pembina Pengelola Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti. MA juga menghukum pihak tegugat, tidak memperbolehkan masuk ke dalam semua Kampus Trisakti, atau tempat lain yang fungsinya sama. (rfa) (rhs)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

SPEAK UP

Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia

Tahun ini Republik Indonesia memasuki usia 69 tahun. Bagaimanakah anak muda memaknai dan mengisi kemerdekaan Tanah Air? Kirimkan pendapatmu melalui rubrik Suara Mahasiswa periode 15-22 Agustus 2014 dengan tema "Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia" ke alamat kampus.okezone@mncgroup.com.
. Jangan lupa sertakan data diri dan fotomu yang paling gaya, ya.

BACA JUGA »