6 Kampus Adakan Kelas Jauh Ilegal

Rabu, 10 Februari 2010 13:41 wib | Asep Supiandi - Koran SI

6 Kampus Adakan Kelas Jauh Ilegal Image : Corbis.com PURWAKARTA - Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Purwakarta menyatakan terdapat enam kampus yang menyelenggarakan program kuliah kelas jauh ilegal.

Data enam kampus tersebut segera dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada hari ini. Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta Ahmad Arif Imamulhaq menyebutkan, keenam kampus itu yakni STIE Ganesha, Ipwija, STAI Al Musdariah, STAI Sabili, Universitas Bale Bandung (Uniba), dan STKIP Subang. ”Pemkab juga harus ikut bertanggung jawab karena banyak GTT, CPNS, dan PNS melakukan penyetaraan untuk kepentingan karier kepegawaian di kampus kelas jauh.Padahal,akreditasi mereka tidak diakui sebagaimana surat Ditjen Dikti.

Maka itu, Bupati Dedi Mulyadi seharusnya mengimbau pegawainya karena peran Bupati sebagai pembina kepegawaian,” beber Arif, kemarin.

Indikasi pelanggaran kelas jauh itu berdasarkan bukti-bukti berupa pengakuan mahasiswanya.Mereka mengaku bisa mendapat gelar sarjana dalam waktu singkat. Misalnya, untuk program S-1 bisa didapat selama dua tahun dengan biaya Rp12 juta. Untuk program pascasarjana cukup membayar Rp16 juta. Selain itu, dalam hal skripsi, mahasiswa tidak usah pusing-pusing membuat tugas akhir tersebut, cukup membayar Rp3 juta. Menurut dia, jumlah mahasiswa kuliah kelas jauh saat ini mencapai 210 orang. Mereka diyakini tidak mengetahui kalau tempat kuliahnya itu tidak diakui Ditjen Dikti.

Apakah DP akan melaporkan enam kelas jauh itu kepada polisi? Arif menegaskan langkah hukum akan dilakukannya. Namun, sementara ini masih mengumpulkan bukti-bukti. Pihaknya baru mendapat bukti dua kelas jauh dan dari pengakuan mahasiswa. Meski sebagai landasan yuridis, DP memiliki sejumlah surat edaran, salah satunya surat Ditjen Dikti No2559/D/T/97 tertanggal 21 Oktober 1997 yang isinya larangan perguruan tinggi negeri/swasta membuat kelas jauh.

Menanggapi ini, Pembantu Rektor Universitas Purwakarta (Unpur) Saripudin mengatakan, fenomena ini sangat merugikan kampus di Kabupaten Purwakarta.

Makanya, perlu kebersamaan untuk melaporkan kasus tersebut kepada Ditjen Dikti.”Kelas jauh yang dibenarkan itu, setiap kampus membuka perkuliahan di daerah lain dengan izin membuka kampus baru atau semacam membuka cabang. Tapi,kalau sebatas membuka perkuliahan semata, jelas itu sebuah pelanggaran,” ujarnya. (Asep Supiandi/Koran SI/rhs)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

SPEAK UP

Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia

Tahun ini Republik Indonesia memasuki usia 69 tahun. Bagaimanakah anak muda memaknai dan mengisi kemerdekaan Tanah Air? Kirimkan pendapatmu melalui rubrik Suara Mahasiswa periode 15-22 Agustus 2014 dengan tema "Kemerdekaan di Mata Anak Muda Indonesia" ke alamat kampus.okezone@mncgroup.com.
. Jangan lupa sertakan data diri dan fotomu yang paling gaya, ya.

BACA JUGA »