TEXT SIZE :
Foto: Koran SI.
SERATUS hari lebih sudah Presiden SBY duduk di kursi kepresidenan yang kali ini didampingi pasangan berbeda yaitu Boediono. Penyegaran pada susunan kabinet pun terlihat dengan lebih dari setengah menteri yang berada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II menampakkan wajah barunya.
Masyarakat Indonesia memandang 100 hari adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi pada kinerja SBY-Boediono. Banyak kalangan yang memandang 100 hari bisa menjadi refleksi keberhasilan bagi Pemerintahan SBY-Boediono untuk 5 tahun ke depan. Di sisi lain, terdapat kalangan yang menilai pemakzulan atau memberikan mosi tidak percaya adalah langkah yang tepat di 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono apabila pemerintahannya dinilai gagal dalam membangun negeri ini.
Kendati demikian, fungsi kontrol dalam manajemen diperlukan setelah fungsi planning, organizing, dan actuating dijalankan (George R Terry). Hal ini menjadi langkah yang efektif untuk melakukan fungsi manajemen pada pemerintah sehingga pemerintah dapat secara berkesinambungan melakukan pembenahan dalam membangun bangsa.
Fungsi kontrol ini tidak hanya dijalankan pemerintah melainkan juga dari berbagai elemen masyarakat seperti akademisi,praktisi,maupun unsur masyarakat melalui penyampaian aspirasi dan kritikan yang konstruktif dengan menggelar unjuk rasa atau dalam bentuk tulisan yang beredar di media masa. Menilik program 100 harinya, prioritas utama Pemerintahan SBYBoediono kental di bidang ekonomi.
Hampir setengah program 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono mengarah ke bidang tersebut. Pemerintahan SBY-Boediono siap atau tidak siap harus menunjukkan komitmennya dalam menghadapi perdagangan bebas dengan China dan negara-negara di ASEAN (ACFTA) melalui peningkatan industrialisasi dalam negeri.Langkah-langkah dalam penyusunan program 100 harinya di bidang ekonomi menjadi gambaran pemerintahan dalam menghadapi ACFTA.
Aksi itu misalnya dalam rangka mengembangkan UMKM,disediakan sekitar Rp2 triliun untuk mengalirkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan kelipatan sepuluh kali yaitu sebanyak Rp20 triliun setiap tahun dalam memberikan pinjaman modal bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sebagaimana diketahui, UMKM memberikan kontribusi 55,56% terhadap PDB dan membantu menyejahterakan rakyat kecil.
Peningkatan porsi penyaluran kredit dari perbankan di sektor yang strategis dan memiliki keunggulan komparatif seperti pertanian dan pertambangan (5,35% di tahun 2009) menjadikan insentif bagi investor di kedua sektor tersebut dan meningkatkan daya saing. Di100 hari ini pemerintah sudah dapat melakukan perencanaanyangbaik dibidangekonomi. PengamatekonomiINDEFIkhsanModjomenilaiprogram 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu(KIB) jilidIISBYtelahtepatsasaran.
Hanya saja realisasi anggaran masih harus diperhatikan.Optimisme Hatta Radjasa dalam mematok pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5% di tahun 2010 dapat dikonkretkan melalui program-program di bidang ekonomi. Biarlah 100 hari ini menjadi hari-hari Pemerintahan SBY dalam menyusun perencanaan (cetak biru) ekonomi yang baik dan 5 tahun ke depan sebagai bentuk realisasi dari perencanaan untuk membangun bangsa.
Bagi masyarakat, kepercayaan memiliki nilai dan harga yang sangat berarti. Pemerintahan SBY tidak serta-merta memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat secara gratis. Terpenting bagi masyarakat ke depan adalah bukti nyata dan realisasi dari perencanaan yang sudah disusun. Bukan hanya slogan dan program yang tertuang dalam cetak biru. Semoga semua usaha pemerintah dan masyarakat berhasil dengan baik tanpa ada dusta di antara kita. Hal ini tidak lain untuk Indonesia yang lebih baik. (*)
Akbar Nikmatullah D
Mahasiswa Departemen Ilmu ekonomi
FEUI, Ketua BEM FEUI
(//rhs)
RSS